 |
Integrasi satu pintu ini terbukti menjadi solusi efektif bagi warga Kabupaten Mimika dalam mengakses berbagai keperluan administratif tanpa harus berpindah-pindah lokasi.
Integrasi Lintas Instansi dan Capaian Fiskal
Kepala DPMPTSP Mimika, Marselino Mameyao, menjelaskan bahwa keberadaan MPP adalah bentuk komitmen pemerintah dalam memangkas kerumitan birokrasi. Dengan menyatukan perangkat daerah, instansi vertikal, dan BUMN di satu titik, efisiensi waktu masyarakat meningkat drastis.
Selain kemudahan akses, operasional MPP juga memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Jumlah layanan tersebut merupakan akumulasi progres dari Juni hingga Desember 2025. Untuk capaian tahun berjalan 2026, akan kami sampaikan secara berkala pada periode berikutnya," ungkap Marselino di Timika, Jumat (20/2/2026).
Ekspansi Pelayanan di Tahun 2026
Memasuki tahun 2026, MPP Mimika terus memperluas jangkauan kerja samanya. Kini, total terdapat 36 instansi yang membuka loket pelayanan setelah bergabungnya dua lembaga strategis:
1. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika.
2. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mimika.
Marselino menegaskan bahwa komunikasi dengan berbagai instansi publik lainnya terus dibangun. Tujuannya satu: memastikan seluruh kebutuhan masyarakat, mulai dari urusan perizinan hingga layanan keagamaan, dapat diselesaikan dalam satu kunjungan (one-stop service).
Menuju Gedung Baru yang Lebih Representatif
Meskipun saat ini MPP masih menumpang di gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Pemerintah Kabupaten Mimika telah menyiapkan rencana besar untuk peningkatan infrastruktur.
Rencananya, sebuah gedung baru khusus DPMPTSP akan dibangun di Jalan WR Supratman, Distrik Mimika Baru. Gedung ini nantinya tidak hanya berfungsi sebagai kantor administratif, tetapi juga sebagai lokasi permanen MPP Mimika dengan fasilitas yang lebih modern dan nyaman.
Pemindahan ke lokasi baru ini diharapkan menjadi tonggak sejarah (milestone) baru bagi standar pelayanan publik di Papua Tengah, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pengalaman layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
