TIMIKA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Verifikasi Kebutuhan Logistik dan Peralatan Penanganan Darurat Bencana se-Tanah Papua yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Timika, 23–24 September 2026.
Rakor strategis tersebut diikuti perwakilan lima provinsi serta 12 kabupaten/kota se-Tanah Papua. Kegiatan ini menjadi forum untuk memetakan dan memverifikasi ketersediaan logistik serta peralatan kebencanaan, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk kekeringan yang dipengaruhi fenomena El Nino serta kebakaran hutan dan lahan.
Plt. Direktur Optimasi Jaringan dan Logistik Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Hery Setiono, dalam pemaparannya menekankan pentingnya digitalisasi manajemen logistik untuk memperkuat akurasi data, efisiensi distribusi, serta kecepatan mobilisasi bantuan dari pusat hingga daerah.
Menurut Hery, penguatan dukungan pemerintah pusat perlu diawali dengan pemetaan kemampuan masing-masing daerah. Data mengenai stok, peralatan, kapasitas gudang dan kebutuhan daerah menjadi dasar untuk menentukan dukungan yang benar-benar diperlukan.
“Kami mengidentifikasi terlebih dahulu kemampuan serta potensi logistik dan peralatan yang sudah dimiliki oleh daerah. Dari situ kita evaluasi tata kelola klaster logistiknya, sehingga bantuan dari pusat dapat secara presisi menutup celah kebutuhan yang ada,” ungkap Hery.
Digitalisasi juga dinilai penting untuk memastikan kondisi stok dan kebutuhan dapat dipantau secara terpadu dan lebih cepat. Dengan data yang terintegrasi, proses verifikasi, pengambilan keputusan hingga distribusi logistik dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Hery juga menyampaikan bahwa dukungan BNPB terhadap wilayah Papua dilakukan secara berkelanjutan, antara lain melalui pembangunan dan pengisian gudang logistik di wilayah rawan bencana seperti Distrik Sinak dan Agandugume, serta dukungan pemulihan pascabencana melalui pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Selain penguatan tata kelola dan administrasi logistik, Rakor mendorong kemandirian daerah agar penanganan bencana tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah pusat. Penguatan klaster logistik lokal perlu melibatkan berbagai sumber daya yang tersedia di daerah.
Pendekatan tersebut dilakukan melalui konsep pentahelix atau multihelix, dengan melibatkan pemerintah, TNI/Polri, dunia usaha, BUMN/BUMD, masyarakat, serta media. Dukungan dapat dihimpun melalui pemanfaatan aset, hibah, donasi maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Jika potensi lokal ini terintegrasi dengan baik secara digital, tanggap darurat bencana di Papua dapat dilakukan jauh lebih cepat dan tepat sasaran,” jelas Hery.
Komitmen Bersama Perkuat Logistik Kebencanaan
Sebagai puncak kegiatan, pada 24 September 2026 seluruh peserta dan pemangku kepentingan menandatangani Dokumen Komitmen Bersama Rakorda Bidang Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana di Timika.
Komitmen tersebut mencakup pembentukan klaster logistik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, integrasi data kebutuhan dan stok, penguatan buffer stock, distribusi tepat sasaran, peningkatan tata kelola pergudangan, penguatan kemitraan dengan dunia usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan logistik.
Kesepakatan juga mendorong penyesuaian ketersediaan logistik dengan karakteristik risiko setiap wilayah serta peningkatan dukungan anggaran daerah untuk pengadaan logistik BPBD.
Dokumen tersebut ditandatangani oleh jajaran BPBD dari Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Selatan, BPBD Kabupaten Mimika, serta perwakilan organisasi dan lembaga mitra.
Sementara itu, Rakorda Bidang Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana berikutnya disepakati akan dilaksanakan di Provinsi Papua Barat Daya pada 2027.
Melalui komitmen bersama ini, penguatan sistem logistik kebencanaan di Tanah Papua diarahkan menjadi lebih terintegrasi, mandiri, cepat, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, sehingga daerah memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi kondisi darurat maupun ancaman bencana di masa mendatang.

