BPBD se-Tanah Papua Perkuat Kesiapan Logistik dan Peralatan Penanganan Bencana

TIMIKA — Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Verifikasi Ketersediaan dan Kebutuhan Logistik serta Peralatan Penanganan Darurat Bencana se-Tanah Papua Tahun 2026. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 23–24 September 2026, di Hotel Horison Ultima Timika.

Rakor tersebut diikuti perwakilan lima provinsi dan 12 kabupaten se-Tanah Papua, serta melibatkan unsur BUMN, BUMD, pihak swasta, lembaga kemanusiaan, dan media. Forum ini menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat kesiapsiagaan dan menyatukan data kebutuhan penanganan darurat bencana antarwilayah.

Membuka kegiatan, Pj. Sekda Mimika Abraham Kateyau membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, maupun bencana lainnya.

Dalam kondisi darurat, ketersediaan logistik dan peralatan menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat penanganan serta melindungi masyarakat terdampak. Kebutuhan seperti makanan, perlengkapan dasar, tenda darurat, posko komando, hingga shelter perlu dipastikan tersedia dengan dukungan data yang akurat dan sistem distribusi yang terkoordinasi.

Kepala BPBD Mimika Agustina Rahaded mengatakan, rakor ini tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga bertujuan memverifikasi kondisi dan kebutuhan riil di lapangan. Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari perbedaan data, tumpang tindih bantuan, serta memastikan dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Selain verifikasi logistik dan peralatan, peserta juga membahas penguatan sistem informasi logistik berbasis digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia BPBD, serta dukungan anggaran dan infrastruktur kesiapsiagaan bencana.

Melalui rakor regional ini, pemerintah daerah se-Tanah Papua diharapkan memiliki basis data logistik yang lebih akurat, mekanisme koordinasi yang terpadu, serta kesiapan respons yang lebih cepat. Dengan demikian, penanganan bencana dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, tepat sasaran, dan terukur, terutama dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat saat terjadi keadaan darurat.