Upaya memperkuat pilar ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput terus digencarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika melalui pembinaan kelembagaan yang terstruktur. Langkah strategis ini kembali ditegaskan lewat penyelenggaraan agenda Sosialisasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih Wilayah Distrik Wania yang berpusat di Kantor Distrik Wania SP 4 pada Senin (29/06/2026). Diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Mimika, forum edukatif ini dirancang sebagai instrumen vital untuk membekali para pengelola koperasi dengan kecakapan manajerial yang adaptif dan akuntabel di tengah dinamisnya regulasi ekonomi nasional.
Pentingnya urgensi program ini tercermin dari komposisi kehadiran peserta yang merepresentasikan seluruh elemen strategis distrik. Agenda ini dihadiri secara komprehensif oleh jajaran pengurus dan pengawas koperasi, kepala kampung, unsur Muspika, Ketua RT, hingga staf distrik. Tidak kalah penting, jajaran TNI-Polri melalui peran aktif Babinsa dan Polsek setempat turut ambil bagian dalam mengawal jalannya kegiatan. Sinergitas lintas sektor yang solid ini mengirimkan sinyal kuat mengenai komitmen kolektif daerah dalam menyukseskan program strategis Presiden RI di tanah Papua, sekaligus memastikan roda ekonomi bergerak dalam koridor yang aman dan kondusif.
Saat membuka kegiatan secara resmi, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Mimika, Samuel Yogi, S.H., M.H., menggarisbawahi bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih tidak dapat dipandang sebagai entitas soliter yang bergerak tanpa sokongan lingkungan sekitar. Untuk melahirkan ekosistem usaha yang tangguh, mutlak diperlukan kolaborasi menyeluruh yang mengakar secara vertikal maupun horizontal, mulai dari birokrasi tingkat kabupaten, otoritas distrik, hingga ke unit terkecil di tingkat Rukun Tetangga (RT).
"Bagaimanapun kita harus bekerja sama secara efisien agar manajemen bisa berjalan sesuai harapan rakyat," ujar Samuel Yogi di hadapan para peserta sosialisasi.
Lebih lanjut, Samuel memaparkan empat poin krusial yang wajib dipahami, diinternalisasi, dan diimplementasikan oleh seluruh pengurus serta pengawas koperasi di Kabupaten Mimika, khususnya yang beroperasi di wilayah administratif Distrik Wania:
· Manajemen Administrasi yang Kuat: Pengurus didorong untuk aktif menggali ilmu dari para narasumber mengenai tata kelola administrasi modern. Penguasaan aspek teoretis dan praktis ini penting agar sistem kelembagaan internal siap menghadapi tantangan pasar yang kian kompetitif.
· Transparansi Keuangan: Pengelolaan keuangan yang terbuka dan akuntabel menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar. Tanpa adanya transparansi, koperasi dipastikan tidak akan berjalan efisien dan lambat laun akan kehilangan kepercayaan (trust) dari masyarakat selaku anggota dan pemilik modal.
· Manajemen Usaha yang Terukur: Pengurus diajak untuk memetakan potensi ekonomi lokal secara akurat, objektif, dan berbasis data ilmiah. Formulasi bisnis harus disesuaikan secara jeli dengan kondisi geografis serta kebutuhan riil wilayah Distrik Wania agar produk atau jasa yang dihasilkan memiliki daya serap tinggi.
· Kepatuhan Aturan: Seluruh operasional dan pengambilan keputusan strategis dalam koperasi wajib bersandar dan patuh pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) lembaga guna menghindari deviasi hukum.
Menjawab skeptisisme dan keraguan yang sempat mencuat dari sejumlah pengurus mengenai keberlanjutan jangka panjang program ini, Samuel Yogi meluruskan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan instruksi langsung dari Presiden RI yang ditopang oleh skema pembiayaan yang matang dan kokoh. Pemerintah Pusat telah memproyeksikan dukungan dana bergulir melalui sinergi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dengan demikian, aspek permodalan makro dipastikan aman dan sama sekali tidak akan mengganggu alokasi Dana Desa (DD) yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dasar kampung.
Meski instrumen finansial dan regulasi dari pusat telah siap, tantangan terbesar di lapangan kini bergeser pada kesiapan infrastruktur fisik pelengkap. Merespons kendala nyata tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM bersama Kodim serta jajaran Babinsa menyatakan komitmen penuh untuk turun tangan langsung membangun fasilitas fisik Koperasi Merah Putih begitu urusan lahan klir di tingkat bawah.
"Tahun ini kami prioritaskan. Jika tanah sudah siap—berupa lahan hibah—kami bersama teman-teman dari Kodim siap membangun. Kita bisa mulai dari skala kios dan usaha kecil terlebih dahulu," tambah Samuel optimistis.
Kabupaten Mimika sendiri menorehkan prestasi gemilang sebagai satu-satunya daerah di Provinsi Papua Tengah yang berhasil membangun dan mengoperasikan Koperasi Merah Putih dengan memanfaatkan alokasi dana APBD lokal. Keberhasilan ini bahkan berbuah apresiasi langsung dari Pemerintah Pusat. Keberhasilan proyek percontohan (pilot project) yang telah berjalan sukses di Kampung Nawaripi dan Moko Jaya (Mekur Jaya) dalam satu hingga dua tahun terakhir diharapkan dapat segera diadopsi oleh kampung-kampung lain di Distrik Wania. Target yang dibidik pemerintah daerah terhitung progresif: minimal satu atau dua koperasi baru dengan standardisasi serupa siap dibangun dalam rentang tahun ini atau tahun depan.
Senada dengan visi penguatan ekonomi tersebut, Kepala Distrik Wania, Ria Nataliza F. Mandiwa, S.Ip., M.Si., menyatakan apresiasi mendalam atas gerak cepat dan langkah taktis yang ditunjukkan oleh Dinas Koperasi Mimika. Menurutnya, sosialisasi kali ini merupakan kelanjutan dari program berkelanjutan terdahulu, yang mana pada fase ini fokus pembinaan diarahkan secara spesifik bagi warga dan perangkat Kampung Mandiri Jaya serta Kampung Kadun Jaya.
Kendati memberikan dukungan penuh, Ria Nataliza tidak ragu untuk menyampaikan catatan kritis terkait realita eksekusi lapangan, khususnya yang menyangkut status kepemilikan aset tanah di wilayah kerjanya. Berdasarkan evaluasi obyektif, meskipun kepengurusan Koperasi Merah Putih di beberapa titik Distrik Wania sudah resmi terbentuk secara hukum dan kelembagaan—seperti yang terlihat di Kampung Nawaripi dan Moko Jaya—operasional lembaga ekonomi ini masih membentur kendala struktural yang cukup berat. Hingga saat ini, koperasi-koperasi tersebut belum memiliki bangunan operasional yang paten atau permanen untuk menjalankan aktivitas usaha sehari-hari secara maksimal.
Kondisi tersebut diperumit oleh fakta bahwa aset tanah milik Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah administratif Distrik Wania saat ini sudah habis atau sepenuhnya teralokasi untuk peruntukan lain. Sebagai jalan keluar yang rasional sekaligus pemenuhan syarat mutlak pembangunan fisik dari pemerintah, penyediaan lahan ke depan wajib bersandar pada skema tanah hibah dari masyarakat atau tokoh adat kampung setempat. Dokumen kepemilikan tanah tersebut harus menyandang status hukum yang benar-benar bersih dan jelas (clear and clean) guna mengantisipasi munculnya sengketa atau gugatan perdata di kemudian hari.
"Masyarakat mungkin melihat program nasional ini mudah di televisi, tetapi eksekusi di lapangan tidak segampang itu. Urusan tanah dan pembebasan lahan harus dibicarakan baik-baik. Pengurus harus paham bahwa lahan untuk bangunan koperasi harus betul-betul tanah hibah agar tidak memicu masalah hukum di kemudian hari," tegas Ria Nataliza dengan nada mengingatkan.
Guna mengatasi kendala pelik terkait legalitas tanah serta hambatan administratif lainnya, Dinas Koperasi Mimika memastikan bahwa para pengurus di tingkat kampung tidak akan dibiarkan berjalan sendirian tanpa arah. Seluruh keluhan, kendala teknis, hingga dinamika negosiasi lahan di lapangan dapat dikoordinasikan secara berkala melalui perantara Kepala Distrik, atau didampingi secara melekat oleh tim asisten pendamping koperasi yang telah diterjunkan ke lapangan.
Nantinya, setelah seluruh data legalitas tanah dan administrasi koperasi dinyatakan klir oleh tim verifikator, data tersebut akan langsung diintegrasikan ke dalam sistem aplikasi Sistem Informasi Koperasi (Sensus/Koperasi Digital) yang terkoneksi secara nasional. Guna mempercepat realisasi fisik bangunan, pemerintah daerah mengimbau dengan sangat kepada seluruh jajaran aparatur kampung dan tokoh masyarakat agar segera melaporkan kesiapan lahan yang valid kepada Dinas Koperasi dan instansi terkait demi terwujudnya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif di pelosok kampung.
