TIMIKA, wartamimika.com – Pemerintah Kabupaten Mimika terus bergerak aktif dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan dan kampung. Langkah strategis ini ditegaskan melalui penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Program Koperasi Desa Merah Putih Distrik Mimika Baru (Miru) Tahun 2026 yang dihelat di Aula Kantor Distrik Kuala Kencana, Kamis (2/7/2026).
Acara krusial ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika, Samuel Yogi, S.H., M.H., Sekretaris Distrik Kuala Kencana, Selfina Pappang, SE, MT, serta menghadirkan Narasumber Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Provinsi Papua Tengah, Ermambo Rumaropen, S.Sos.
Dalam sambutannya, Sekretaris
Distrik Kuala Kencana, Selfina Pappang, menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih
merupakan program terobosan pemerintah yang didesain khusus untuk menggerakkan
sektor riil di tingkat bawah. Selama ini, stigma masyarakat kerap menyamakan
koperasi hanya sebatas lembaga simpan pinjam.
"Koperasi Merah Putih ini
hadir dengan konsep yang berbeda. Kita berharap ada banyak unit usaha di
dalamnya yang mampu mengangkat potensi lokal setiap kampung dan kelurahan.
Lebih dari itu, koperasi ini diproyeksikan memangkas rantai distribusi barang
dan jasa yang panjang, sehingga masyarakat bisa mengakses kebutuhan pokok
dengan harga yang jauh lebih adil dan terjangkau," ujar Selfina.
Ia juga mengimbau seluruh
perangkat distrik, kepala kampung, dan lurah yang hadir untuk mengikuti
sosialisasi secara antusias agar manajemen tata kelola Koperasi Merah Putih ke
depan dapat berjalan akuntabel dan profesional.
![]() |
| Dok. Sosialisasi Program Koperasi Desa Merah Putih Distrik Mimika Baru (Miru) Tahun 2026 yang dihelat di Aula Kantor Distrik Kuala Kencana, Kamis (2/7/2026). Foto: Titin |
Menepis keraguan yang sempat
berkembang di tingkat bawah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Mimika, Samuel Yogi,
S.H., M.H., memastikan bahwa program ini mendapat jaminan penuh dari pemerintah
pusat melalui pembiayaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di bawah
Kementerian Koperasi.
"Bapak-Bapak Kepala Kampung
tidak perlu takut. Koperasi Merah Putih ini tidak akan menyentuh atau membebani
Alokasi Dana Desa (ADD). Anggarannya murni disiapkan oleh pusat lewat jalur
LPDB. Koperasi ini bukan untuk kepentingan pusat, provinsi, atau kabupaten,
melainkan seutuhnya milik dan demi kesejahteraan masyarakat di kampung dan
kelurahan itu sendiri," tegas Samuel di hadapan para peserta.
Samuel menambahkan, untuk tahun
2026 ini ditargetkan ada 7 unit koperasi yang akan dibangun fisik bangunannya,
di mana wilayah Distrik Kuala Kencana—termasuk kawasan Karang senang atau
Kampung lainnya—berpeluang besar menjadi salah satu titik realisasi. Pemerintah
juga akan menggandeng PT Freeport Indonesia untuk bersinergi menyiapkan lokasi
strategis di wilayah operasional perusahaan. Kesiapan sasi dan administrasi
lahan di 8 kampung dan 2 kelurahan pun akan diverifikasi ketat melalui aplikasi
SIWAIS.
Di hadapan para calon pengurus,
Samuel membeberkan tiga kunci utama agar Koperasi Merah Putih tidak mati suri
dan mampu berkembang menjadi pilar ekonomi yang sehat:
- Transparansi dan Kejujuran Finansial:
Pengelolaan keuangan wajib terbuka guna menghindari penyimpangan yang
kerap menghancurkan koperasi di masa lalu.
- Tertib Administrasi: Manajemen data dan
laporan yang rapi serta sopan menjadi cermin profesionalisme lembaga.
- Soliditas Kerja Kelompok: Koperasi
digerakkan oleh asas kekeluargaan, sehingga kerja sama tim menjadi motor
penggerak utama.
Lebih lanjut, Dinas Koperasi dan
UKM Mimika menyatakan komitmennya untuk merangkul seluruh pelaku Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) asli Papua—mulai dari pemilik kios logistik hingga
mama-mama penjual pinang dan token listrik.
Untuk mendorong daya saing,
pemerintah daerah telah mengamankan kuota pembiayaan khusus bagi pengusaha asli
Papua (OAP) di Bank Papua dan BRI. Fasilitas dana bergulir ini dapat diakses
oleh pelaku usaha yang berhasil mempertahankan omzet minimal Rp2 juta ke atas
per bulan.
Namun, Samuel menekankan
pentingnya validitas data di lapangan agar bantuan dan stimulan modal tepat
sasaran.
"Kami butuh sinergi. Saya
meminta dukungan dari para Ketua RT, Kepala Kampung, hingga Kepala Distrik
untuk mengeluarkan rekomendasi berjenjang terhadap usaha-usaha riil yang ada di
wilayahnya. Sudah saatnya kita orang Papua bangkit, berhemat, menabung, dan
bersaing secara sehat di dunia usaha," pungkasnya. (HK)












