items



Kirim

Sosialisasi Koperasi Merah Putih 2026 di Kuala Kencana Fokus Pengembangan Usaha Riil

 


TIMIKA, wartamimika.com – Pemerintah Kabupaten Mimika terus bergerak aktif dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan dan kampung. Langkah strategis ini ditegaskan melalui penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Program Koperasi Desa Merah Putih Distrik Mimika Baru (Miru) Tahun 2026 yang dihelat di Aula Kantor Distrik Kuala Kencana, Kamis (2/7/2026).


Acara krusial ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika, Samuel Yogi, S.H., M.H., Sekretaris Distrik Kuala Kencana, Selfina Pappang, SE, MT, serta menghadirkan Narasumber Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Provinsi Papua Tengah, Ermambo Rumaropen, S.Sos.


Dalam sambutannya, Sekretaris Distrik Kuala Kencana, Selfina Pappang, menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan program terobosan pemerintah yang didesain khusus untuk menggerakkan sektor riil di tingkat bawah. Selama ini, stigma masyarakat kerap menyamakan koperasi hanya sebatas lembaga simpan pinjam.


"Koperasi Merah Putih ini hadir dengan konsep yang berbeda. Kita berharap ada banyak unit usaha di dalamnya yang mampu mengangkat potensi lokal setiap kampung dan kelurahan. Lebih dari itu, koperasi ini diproyeksikan memangkas rantai distribusi barang dan jasa yang panjang, sehingga masyarakat bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih adil dan terjangkau," ujar Selfina.


Ia juga mengimbau seluruh perangkat distrik, kepala kampung, dan lurah yang hadir untuk mengikuti sosialisasi secara antusias agar manajemen tata kelola Koperasi Merah Putih ke depan dapat berjalan akuntabel dan profesional.


Dok. Sosialisasi Program Koperasi Desa Merah Putih Distrik Mimika Baru (Miru) Tahun 2026 yang dihelat di Aula Kantor Distrik Kuala Kencana, Kamis (2/7/2026). Foto: Titin


Menepis keraguan yang sempat berkembang di tingkat bawah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Mimika, Samuel Yogi, S.H., M.H., memastikan bahwa program ini mendapat jaminan penuh dari pemerintah pusat melalui pembiayaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di bawah Kementerian Koperasi.


"Bapak-Bapak Kepala Kampung tidak perlu takut. Koperasi Merah Putih ini tidak akan menyentuh atau membebani Alokasi Dana Desa (ADD). Anggarannya murni disiapkan oleh pusat lewat jalur LPDB. Koperasi ini bukan untuk kepentingan pusat, provinsi, atau kabupaten, melainkan seutuhnya milik dan demi kesejahteraan masyarakat di kampung dan kelurahan itu sendiri," tegas Samuel di hadapan para peserta.


Samuel menambahkan, untuk tahun 2026 ini ditargetkan ada 7 unit koperasi yang akan dibangun fisik bangunannya, di mana wilayah Distrik Kuala Kencana—termasuk kawasan Karang senang atau Kampung lainnya—berpeluang besar menjadi salah satu titik realisasi. Pemerintah juga akan menggandeng PT Freeport Indonesia untuk bersinergi menyiapkan lokasi strategis di wilayah operasional perusahaan. Kesiapan sasi dan administrasi lahan di 8 kampung dan 2 kelurahan pun akan diverifikasi ketat melalui aplikasi SIWAIS.


Di hadapan para calon pengurus, Samuel membeberkan tiga kunci utama agar Koperasi Merah Putih tidak mati suri dan mampu berkembang menjadi pilar ekonomi yang sehat:

  • Transparansi dan Kejujuran Finansial: Pengelolaan keuangan wajib terbuka guna menghindari penyimpangan yang kerap menghancurkan koperasi di masa lalu.
  • Tertib Administrasi: Manajemen data dan laporan yang rapi serta sopan menjadi cermin profesionalisme lembaga.
  • Soliditas Kerja Kelompok: Koperasi digerakkan oleh asas kekeluargaan, sehingga kerja sama tim menjadi motor penggerak utama.


Lebih lanjut, Dinas Koperasi dan UKM Mimika menyatakan komitmennya untuk merangkul seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) asli Papua—mulai dari pemilik kios logistik hingga mama-mama penjual pinang dan token listrik.


Untuk mendorong daya saing, pemerintah daerah telah mengamankan kuota pembiayaan khusus bagi pengusaha asli Papua (OAP) di Bank Papua dan BRI. Fasilitas dana bergulir ini dapat diakses oleh pelaku usaha yang berhasil mempertahankan omzet minimal Rp2 juta ke atas per bulan.


Namun, Samuel menekankan pentingnya validitas data di lapangan agar bantuan dan stimulan modal tepat sasaran.


"Kami butuh sinergi. Saya meminta dukungan dari para Ketua RT, Kepala Kampung, hingga Kepala Distrik untuk mengeluarkan rekomendasi berjenjang terhadap usaha-usaha riil yang ada di wilayahnya. Sudah saatnya kita orang Papua bangkit, berhemat, menabung, dan bersaing secara sehat di dunia usaha," pungkasnya. (HK)

Header Ads Widget

Hubungi iklan  Hubungi iklan  Hubungi iklan  Hubungi iklan  Hubungi iklan  Hubungi iklan  Hubungi iklan  Hubungi iklan  Hubungi iklan  Hubungi iklan  Hubungi iklan  Hubungi iklan