items



Kirim

Dongkrak Kapasitas UMKM, Dinas Koperasi Mimika Gelar Sosialisasi Distrik Kwamki Narama




TIMIKA, wartamimika.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara resmi menyelenggarakan agenda Sosialisasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih di Kawasan Sentral UMKM Jl. Poros SP2 - SP 5, Jumat (3/7/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperkuat tata kelola kelembagaan ekonomi kerakyatan di tingkat distrik dan kampung.


Penyelenggaraan acara didasarkan pada implementasi visi dan misi Bupati Mimika guna memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu berintegrasi dengan program nasional demi percepatan pemulihan serta pengembangan ekonomi berbasis UMKM dan koperasi. Agenda ini menjadi representasi sinergi lintas sektor antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Mimika.


Agenda krusial ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, narasumber tingkat provinsi, aparat keamanan, serta perangkat dinas teknis terkait.


Hadir secara langsung Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika, Samuel Yogi, SH., MH., bersama Kepala Distrik Kwamki Narama, N. Erwin Hanuebi, SE., M.Si. Sementara itu, pihak Pemerintah Provinsi Papua Tengah menghadirkan Sekretaris Dinas Kop UKM Perindag, Ermambo Rumanopen, S.Sos., didampingi Staf Teknis Teguh Sumaryono, SE. sebagai narasumber utama.


Kelancaran acara turut dikawal oleh Danpos Kwamki Narama, Joko Leleno, selaku komando pengamanan. Agenda ini juga diikuti oleh jajaran internal Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika—mulai dari para Kasubid, Kasubag, hingga staf fungsional—serta dihadiri oleh para peserta dari perwakilan pengurus Koperasi Merah Putih, pengelola koperasi umum, dan para pelaku usaha mikro lokal.


Di sela-sela peninjauan kegiatan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika, Samuel Yogi, SH., MH., menegaskan bahwa edukasi manajemen ini dirancang secara berkelanjutan guna menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara adil, baik yang berada di wilayah pesisir, perkotaan, hingga wilayah pegunungan Mimika.


"Sesuai dengan arahan kepala daerah, sinergisitas antar-kelembagaan adalah kunci. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika konsisten berada di garda terdepan dalam menyukseskan program nasional, baik untuk penguatan manajemen Koperasi Merah Putih maupun ekosistem koperasi secara umum," ujar Samuel Yogi.


Kendati demikian, Samuel juga memberikan catatan kritis yang ditujukan kepada pemerintah pusat terkait potret ketimpangan industri besar dengan sektor ekonomi riil kemasyarakatan di tanah Papua.

"Kita harus melihat realita, mengapa PT Freeport mampu mendunia, sementara UMKM lokal kita belum bisa menembus pasar global? Hal ini harus menjadi refleksi dan pertimbangan serius bagi pemerintah pusat. Harus ada keseriusan penuh dan intervensi regulasi yang matang untuk memajukan perekonomian orang asli Papua melalui wadah koperasi," tegasnya
Dok. Sosialisasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih di Kawasan Sentral UMKM Jl. Poros SP2 - SP 5, Jumat (3/7/2026). Foto: wartamimika.com


Selain memberikan catatan kritis, pihak dinas juga merekomendasikan agar jalur hierarki kelembagaan koperasi di tingkat daerah ke depan dapat dihubungkan kembali secara langsung dan terstruktur di bawah naungan Kementerian Koperasi tanpa adanya intervensi dari lembaga non-struktural atau organisasi luar. Hal ini dinilai krusial agar alokasi program dan anggaran tepat sasaran.


Saat dikonfirmasi mengenai hambatan struktural di lapangan, Samuel Yogi tidak menampik adanya kendala klasik terkait pengamanan aset dan legalitas lahan operasional. Dari total 18 distrik yang tersebar di wilayah administratif Kabupaten Mimika, pemetaan kendala menunjukkan karakteristik yang berbeda.


Untuk wilayah pesisir dan pegunungan, penyediaan lahan bagi pembangunan sarana prasarana koperasi diklaim telah rampung dan siap digunakan. Namun, tantangan utama justru berada di wilayah perkotaan yang meliputi enam distrik, di mana dinamika sengketa lahan dan nilai konpensasi tinggi kerap menjadi hambatan pemerintah.


"Persoalan aset tanah di enam distrik wilayah kota merupakan tantangan nyata yang sedang kami mitigasi. Namun, kendala ini tidak akan menghentikan program pembinaan fungsional. Kami tetap berjalan maksimal mendorong penguatan kapasitas pengurus agar koperasi tetap tumbuh sehat dan produktif," tutup'Nya

Header Ads Widget

Hubungi iklan  Hubungi iklan  Hubungi iklan  Hubungi iklan  Hubungi iklan  Hubungi iklan  Hubungi iklan  Hubungi iklan  Hubungi iklan  Hubungi iklan  Hubungi iklan  Hubungi iklan