TIMIKA – Di tengah peringatan momentum historis Dies Natalis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ke-72, sorotan publik tertuju pada arah baru kebijakan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Mimika. Hadir sebagai narasumber utama dalam diskusi publik bertajuk "Koperasi dan Inovasi dalam Memperjuangkan Hak Orang Asli Papua (OAP)" di Hotel Grand Tembaga, Kamis (16/04/2026), Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Mimika, Samuel Yogi, SH., MH., memaparkan cetak biru strategis untuk mereformasi ekosistem usaha mikro dan koperasi di wilayah tersebut.
Pemaparan Samuel Yogi menjadi krusial mengingat tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan perlunya akurasi implementasi Otonomi Khusus (Otsus) bagi pelaku usaha lokal.
Poin paling fundamental yang ditekankan Samuel Yogi adalah urgensi perubahan pola pikir (mindset) di kalangan pelaku koperasi. Berdasarkan data evaluasi internal Dinas Koperasi, tantangan terbesar saat ini bukanlah kuantitas, melainkan kualitas operasional koperasi.
Dari sekitar 400 koperasi yang terdaftar di Mimika—termasuk di dalamnya 152 Koperasi Merah Putih—Dinas menemukan fenomena di mana banyak wadah usaha ini hanya aktif secara administratif saat mengajukan legalitas atau mengejar bantuan modal dari berbagai lembaga, termasuk YPMAK. Setelah bantuan diterima, keberlanjutan usaha seringkali mandek.
"Ke depan, metode evaluasi dan pengawasan kami akan diperketat," tegas Samuel Yogi usai kegiatan diskusi.
Pemerintah Daerah tidak lagi ingin terjebak dalam siklus pemberian bantuan tanpa dampak jangka panjang. Target utamanya adalah mendorong kemandirian. "Kami ingin merubah paradigma bahwa koperasi bukan hanya wadah menunggu modal. Koperasi adalah wadah perjuangan ekonomi bersama secara berkelanjutan," imbuhnya.
Implementasi nyata dari pergeseran strategi ini akan dimulai dari penataan pedagang di pasar-pasar tradisional. Samuel Yogi merincikan rencana strategis untuk mengorganisir para pedagang di Pasar SP2 dan Pasar Baru ke dalam kelompok-kelompok koperasi berdasarkan wilayah.
Langkah ini diambil untuk mengonsolidasikan kekuatan ekonomi sektor informal, khususnya 'Mama-mama Papua' yang berdagang komoditas lokal seperti pinang, noken, dan aksesori. Melalui wadah koperasi yang terorganisir, pemerintah akan lebih mudah melakukan kontrol, pendampingan kapasitas, serta penyaluran bantuan fiskal maupun perizinan agar tepat sasaran dan efisien.
Guna mendukung restrukturisasi ini, Dinas Koperasi dan UMKM Mimika meluncurkan serangkaian inovasi berbasis teknologi dan kolaborasi. Samuel mengumumkan rencana peluncuran sistem ID UMKM Khusus yang akan terintegrasi.
ID ini berfungsi sebagai basis data tunggal untuk memetakan pelaku usaha, sehingga pemerintah dapat membedakan dengan jelas mana pelaku usaha di bawah binaan Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, maupun lembaga eksternal seperti YPMAK. Data yang valid ini akan diintegrasikan ke dalam aplikasi SiKredit.
"Dengan data terintegrasi, tidak akan ada lagi tumpang tindih kebijakan atau penyaluran bantuan yang duplikatif," jelas Samuel.
Selain digitalisasi, Diskop juga melebarkan sayap kolaborasi dengan menjalin kerja sama strategis bersama PT Pegadaian untuk program tabungan emas dan pengembangan produk simpan pinjam bagi anggota koperasi.
Menjawab aspirasi peserta diskusi mengenai operasional Smesco (Small and Medium Enterprises Cooperative), Samuel memastikan pusat layanan tersebut tengah dalam fase ekspansi masif. Ia memproyeksikan dalam tiga bulan ke depan, layanan Smesco akan hadir di lokasi-lokasi strategis, termasuk penyediaan stan khusus di bandara untuk memperluas akses pasar produk UMKM lokal.
Terkait Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2024 tentang perlindungan OAP, Samuel menegaskan posisi pemerintah tetap berdiri teguh pada pilar pemberdayaan dan afirmasi. Namun, ia menekankan bahwa implementasi aturan tersebut tidak boleh kaku hingga menghambat pertumbuhan.
"Aturan ini terus dikaji sambil berjalan agar implementasinya benar-benar efektif, menyentuh, dan efisien bagi OAP," ujarnya.
Dalam menutup paparannya, Samuel Yogi menyoroti pentingnya kolaborasi internal pemerintah. Ia mendorong sinergi antar-OPD di rumpun ekonomi—mulai dari Dinas Pertanian, Perindustrian, hingga Perikanan—untuk bersatu dalam memberikan pendampingan yang holistik.
Diskop mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan persoalan UMKM di lapangan. Meskipun memiliki jalur koordinasi dengan Satpol PP, Samuel optimis langkah-langkah pendampingan internal dinas mampu menyelesaikan setiap tantangan secara humanis tanpa memerlukan tindakan represif.
Apresiasi tinggi juga diberikan Samuel kepada GMNI Mimika atas ruang diskusi yang produktif ini. Kritik dan masukan yang lahir dari forum dianggap sebagai rekomendasi vital bagi pemerintah dalam menyusun langkah strategis perlindungan kaum ekonomi lemah di Tanah Mimika.
