TIMIKA, wartamimika.com – Pemerintah
Kabupaten Mimika menegaskan komitmennya dalam mentransformasi sektor pendidikan
melalui penguatan fondasi belajar sejak usia dini dan penghapusan dikotomi
antara sekolah negeri dan swasta. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Mimika, Johannes
Rettob, S.Sos., M.M., usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2026
di Kantor Bappeda, Senin (30/03/2026).
Bupati Johannes Rettob menyoroti
ketimpangan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK) yang masih terjadi di
wilayah pesisir dan pedalaman. Ia menegaskan bahwa mulai tahun 2027, standar
baru akan diberlakukan secara ketat: setiap anak wajib menempuh pendidikan TK
sebelum diterima di jenjang Sekolah Dasar (SD).
"Kita menuju wajib belajar
13 tahun. Faktanya, di Distrik Mimika Barat Tengah ada sembilan kampung dengan
sembilan SD, namun tidak ada satu pun TK di sana. Begitu juga di Jita dan
Agimuga yang aksesnya sangat terbatas," ujar Bupati Rettob.
Menurutnya, pembangunan
infrastruktur PAUD di tiap distrik menjadi prioritas utama pada tahun anggaran
2026 dan 2027 guna memastikan konektivitas pendidikan tidak terputus karena
kendala geografis.
Selain fokus pada pra-sekolah,
Bupati juga memaparkan keberhasilan uji coba program Sekolah Sepanjang Hari
(SSH) yang telah berjalan setahun terakhir di SD YPPK Kokonau dan SD Negeri
Kokonau. Program ini dirancang untuk memberikan pelayanan paripurna bagi siswa,
mulai dari kebutuhan sanitasi, asupan nutrisi, hingga pendampingan
ekstrakurikuler.
"Anak-anak datang, mandi,
makan, dan belajar di sekolah. Mereka pulang ke rumah dalam keadaan sudah
terpenuhi kebutuhan dasarnya dan mendapatkan penguatan akademik maupun
karakter. Manfaatnya luar biasa, dan ini akan terus kita kembangkan," jelasnya.
Terkait isu diskriminasi
fasilitas yang sering dirasakan sekolah swasta di wilayah pesisir, Bupati
secara tegas membantah adanya perbedaan perlakuan. Ia menyatakan bahwa tugas
utama pemerintah adalah mencerdaskan anak bangsa tanpa memandang status pengelolaan
sekolah.
"Tidak ada lagi anak tiri.
Semua adalah anak-anak Mimika. Tahun lalu, kita sudah melakukan revitalisasi
pada sembilan sekolah melalui program strategis nasional, yang mayoritas adalah
sekolah swasta. Tahun ini kami mengusulkan 30 sekolah lagi untuk direvitalisasi,"
tegas Rettob.
Bupati juga menekankan bahwa
distribusi tenaga pendidik kini dilakukan secara merata. Tidak ada lagi
penarikan guru-guru dari sekolah swasta ke negeri secara sepihak, demi menjaga
kualitas pembelajaran di seluruh lini.
Pemerataan infrastruktur dan
peningkatan mutu SDM ini menjadi tulang punggung dalam perencanaan pembangunan
Mimika 2026, guna mencetak generasi emas Papua yang kompetitif di masa depan. (HK)
