JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memberikan atensi serius terhadap pengamanan kekayaan negara di daerah. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (30/1/2026), KPK menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah yang berintegritas adalah fondasi utama dalam memutus rantai korupsi.
KPK secara khusus memberikan "catatan merah" bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk segera melakukan akselerasi pembenahan aset strategis guna memastikan pemanfaatannya kembali ke tangan masyarakat.
Transparansi Aset: Bukan Sekadar Administrasi
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Imam Turmudhi, menyatakan bahwa tertib administrasi adalah langkah awal pencegahan korupsi. Menurutnya, aset yang tidak tercatat dengan baik sangat rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Sistem yang tertib dan transparan memastikan aset tidak hilang atau dikuasai secara ilegal. Ini adalah bentuk nyata perlindungan hak masyarakat atas pembangunan," tegas Imam dalam rilis resminya, Minggu (1/2).
KPK mendorong sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat sertifikasi dan pengamanan hukum, khususnya terkait Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di wilayah Papua.
Optimalisasi Strategis: Fokus pada Pelabuhan Pomako
Salah satu sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah UPTD Pelabuhan Pomako. Sebagai urat nadi ekonomi di Mimika, KPK menilai potensi pelabuhan ini belum tergarap maksimal akibat kendala sinkronisasi administrasi dan koordinasi lintas pihak.
Nurul Ichsan Alhuda, Satuan Tugas Korsup Wilayah V.2 KPK, menekankan bahwa audit fisik dan hukum secara berkala adalah harga mati. Hal ini bertujuan agar aset produktif seperti pelabuhan dapat dikelola secara efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Respons Pemkab Mimika: Komitmen Transparansi
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan rekomendasi KPK secara menyeluruh. Ia mengakui bahwa tantangan pengelolaan aset di daerahnya memerlukan pendampingan berkelanjutan dari lembaga antirasuah tersebut.
"Kami tidak menutup mata terhadap kekurangan yang ada. Pemkab Mimika berkomitmen penuh melakukan pembenahan yang akuntabel agar aset publik benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Mimika," ujar Johannes.
