Timika, wartamimika.com - Bupati Mimika Johannes Rettob melakukan pertemuan bersama pihak-pihak terkait dalam operasional pelayaran dan logistik di Pelabuhan Poumako, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Selasa, 10 September 2025. Pertemuan ini terkait aksi blokade jalan yang menghubungkan Timika dengan Pelabuhan Poumako yang dilakukan ratusan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).
Pihak operasional pelayaran dan logistik yang diundang pada saat itu adalah PT SPILL, PT Tanto Intim Line, PT Temas Shipping, serta pemilik lahan, PT Bartuh Langgeng Abadi yang juga dihadiri oleh pihak Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubungan Laut).
Awal mula persoalan karena lahan milik PT Bartuh Langgeng Abadi digunakan untuk penerimaan peti kemas tanpa ada konfirmasi dari perusahaan pelayaran tersebut, sehingga pihak pemilik lahan mengambil langkah menutup kantor perwakilan ketiga perusahaan di sekitar pelabuhan.
Hingga saat ini belum diketahui siapa yang melakukan provokasi sehingga aksi para TKBM melakukan aksi blokade jalan tersebut.
Aksi tersebut menurut Johannes Rettob sangat disayangkan karena dapat mengakibatkan lumpuhnya perekonomian di Kabupaten Mimika. Jalur tersebut merupakan satu-satunya akses distribusi pasokan BBM Pertamina. Jika terhentinya pasokan tersebut, akan berdampak pada pemadaman listrik oleh PLN, terganggunya penerbangan akibat minimnya pasokan avtur, serta terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Setelah dilakukannya mediasi yang difasilitasi pemerintah daerah bersama Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubungan Laut), kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan terkait izin penggunaan dan pembayaran sewa lahan, serta sepakat untuk melanjutkan hubungan secara Business to Business (BtB).
“Hasilnya, semua pihak sepakat membuka blokade. Masalah ini sebenarnya hanya persoalan komunikasi yang kurang baik antara pemilik lahan, operator pelabuhan, dan pihak terkait lainnya,” jelas Bupati Johannes.
Bupati berharap kedepannya hal – hal seperti ini tidak terulang Kembali, karena pelabuhan adalah milik bersama masyarakat Mimika. Ke depan pun juga, Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Kementerian Perhubungan juga telah sepakat membangun terminal serta fasilitas lainnya di Pelabuhan Poumako demi kenyamanan penumpang kapal laut.
“Jika persoalan lahan tuntas, lahan tersebut akan kita hibahkan kepada Kementerian Perhubungan. Nantinya pemerintah pusat akan membangun pelabuhan dengan fasilitas lengkap, mulai dari terminal penumpang, kantor, fasilitas umum, hingga area parkir,” tegasnya. (HK)
