Piagam prestisius ini diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs. Bahtiar, M.Si., bertempat di Gedung Kemendagri, Jakarta, pada pukul 17.00 WIB.
Penghargaan IHAI 2025 merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang sukses tidak hanya dalam menjaga keharmonisan masyarakat di berbagai dimensi — termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan agama — tetapi juga berhasil melaksanakan pengukuran IHAI secara mandiri di wilayahnya.
IHAI 2025 sendiri merupakan instrumen pengukuran nasional yang digagas oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri untuk memetakan tingkat keharmonisan melalui survei mendalam yang melibatkan partisipasi aktif warga negara.
“Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah daerah tetapi milik seluruh masyarakat Mimika yang selama ini menjaga kerukunan antaragama, suku, dan budaya. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat harmoni sosial di Mimika,” tegas Bupati Rettob.
Bupati Rettob menyampaikan rasa syukur yang mendalam dan mengapresiasi seluruh elemen masyarakat Mimika atas kerja sama dan konsistensi dalam menjaga toleransi, keamanan, dan keharmonisan daerah yang sangat majemuk.
Prestasi ini semakin memperkuat posisi Mimika sebagai daerah yang konsisten menjaga kedamaian dan persatuan. Sebelumnya, Kabupaten Mimika juga dinobatkan sebagai Juara 1 Daerah Paling Harmoni dalam ajang Harmony Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
Pengukuran IHAI berpegangan pada empat dimensi utama: Harmoni Ekonomi, Harmoni Sosial, Harmoni Budaya, dan Harmoni Keberagamaan, yang seluruhnya mencerminkan kemampuan masyarakat untuk hidup berdampingan secara rukun dan produktif.
Menurut Bupati Rettob, keberagaman suku, agama, budaya, serta bahasa di Mimika justru menjadi fondasi kuat bagi pembangunan daerah.
"Keharmonisan sosial adalah pondasi utama pembangunan, investasi, dan relasi masyarakat yang produktif. Kami berharap IHAI ini memotivasi semua pihak untuk terus memperkuat kohesi sosial," ujarnya.
Pengukuran IHAI yang berbasis data ini juga menjadi dasar krusial bagi perumusan kebijakan daerah yang lebih efektif dalam memperkuat kohesi sosial jangka panjang.
Selain Mimika, sejumlah daerah lain di Indonesia juga menerima penghargaan serupa dari Kemendagri, menunjukkan tren positif dalam pengembangan keharmonisan di tingkat daerah:
Kota Batam masuk dalam 10 besar dari 119 kabupaten/kota yang dinilai secara nasional dan menerima penghargaan pada 17 November 2025.
Kabupaten Tulang Bawang diapresiasi atas keberhasilan pelaksanaan pengukuran IHAI dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.
Kabupaten Jember meraih penghargaan dengan persentase responden survei tertinggi, menempatkan Jember di peringkat unggulan evaluasi nasional.
Setiap daerah penerima penghargaan IHAI ini memenuhi target minimal responden survei, yaitu 1.250 orang, yang menunjukkan tingginya keterlibatan masyarakat dalam proses pengukuran keharmonisan nasional.
